Berita

Depok Kaji 50 Perda

Depok (24/6/2016) – Delapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok dinilai bermasalah oleh Pemerintah Pusat dan termasuk dalam 3.143 Perda di kabupaten dan kota di Indonesia, yang akan dibatalkan atau dicabut, baik sebagian atau seluruhnya.

Kedelapan perda itu adalah perda tentang pengelolaan barang milik daerah, perda urusan pemerintahan, perda pajak daerah,perda retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perdapenyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, perdaretribusi izin mendirikan bangunan, serta perda retribusi memperpanjang izin memperkerjakan tenaga kerja asing.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad mengakui sangat memahami jika Pemerintah Pusat menilai beberapa Perdanya dianggap menghambat pembangunan dan investasi, sehingga dinilai bermasalah.

Karenanya kata Idris, pihaknya tengah melakukan perekapan terhadap semua Perda di Depok, untuk dilihat lagi mana yang efektif dan tidak.

Selain itu, juga diteliti lagi mana yang memang bisa menghambat pembangunan serta investasi dan mana yang tidak.

“Saat ini, dari laporan yang sudah saya terima ada sekitar 50Perda lebih yang akan kita kaji dan tinjau lebih jauh. Ini masih terus direkap lagi. Nantinya jika memang perlu direvisi, makaPerda akan direvisi,” kata Idris, Jumat (24/6/2016).

Menurutnya.salah satu perda yang bakal direvisi ialah PerdaNomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *